PENASULSEL.COM,MAKASSAR– Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli kembali melaksanakan agenda temu konstituen daerah pemilihan (dapil) I meliputi tiga kecamatan, yakni Rappocini, Makassar dan Ujung Pandang. Itu dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2023-2024.
Fasruddin Rusli bertemu tatap muka dengan warga Rappocini Raya, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Selasa (16/1/2024).
Ada beberapa keluhan masyarakat tersebut. Mayoritas, mereka curhat persoalan BPJS Kesehatan dan persoalan air bersih PDAM.
“Jadi, masyarakat Kampung Merdeka terkhusus Kampung Maradekaya ini mengeluhkan soal BPJS Kesehatan. Banyak warga tak mengetahui secara pasti masalah BPJS Kesehatan ini,” ungkap Fasruddin Rusli.
Kata Anggota Fraksi PPP DPRD Makassar itu, tak sedikit warga memahami pelayanan dalam BPJS Kesehatan. Mereka mengambil layanan kesehatan kelas I padahal tak ada perbedaan dalam hal pelayanan kesehatan. Sehingga, dirinya memberikan edukasi agar tak ada lagi masalah saat ingin mendapat pelayanan kesehatan ini.
“Banyak juga masalah masyarakat di perusahaan terkait pembayaran BPJS Kesehatan. Pasca covid kemarin, mereka tidak mampu membayar karena putus kontrak sehingga terjadi tunggakan. Nah ini kita coba komunikasikan ke BPJS agar memberikan kebijakan keringanan pembayaran,” ujarnya.
“Kita sudah minta masyarakat khusus di Warga Rappocini Raya untuk mendatangi BPJS untuk mendapat keringanan. Jadi, ada pemotongan dua tahun jika mereka memiliki tunggakan. Itupun bisa dicicil,” tambahnya.
Tak hanya itu, Acil–sapaan akrabnya, memberikan solusi sebagai upaya melayani masyarakat dari sektor kesehatan. Di mana, warga prasejahtera mengalihkan layanan BPJS Kesehatan mandiri ke pemerintah lewat KIS anggaran APBN/APBD.
“Syaratnya menyiapkan surat keterangan tidak mampu, fotocopy KK dan KTP. Kemudian, meminta BPJS mengalihkan ke layanan KIS milik Pemkot Makassar. Semua ada anggarannya, baik APBN maupun APBD,” tukasnya.
Acil juga menyampaikan keluhan masyarakat persoalan air bersih PDAM. Tak sedikit belum mendapatkan pelayanan air bersih. “Masyarakat juga keluhan air bersih. Hal ini kita akan tindaklanjuti dengan berkoordinasi ke PDAM,” jelasnya.
Acil menyampaikan, semua keluhan masyarakat dalam agenda reses akan dimasukkan dalam informasi pemerintah daerah dan rapat Paripurna. “Ada Paripurna reses, ini yang kami perjuangkan aspirasi masyarakat selama reses kita lakukan,” tegasnya. (*)
