PENASULSEL.com MAKASSAR – Direktorat Jenderal HAM (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung dan Kanwil Kemenkumham Sulsel, menggelar Rapat Koordinasi Teknis Dalam Rangka Pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan Capaian Atas Indikator HAM Tahun 2017/2018 di Provinsi Sulsel, Kamis(7/2).
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Makassar ini dihadiri oleh Pejabat Sekda Sulsel Dr. Ashari Fachsirie Radjmilo, Direktur Jenderal HAM Dr Mualim Ardi, Direktur Kerjasama Dirjen HAM Bambang Iriana, Kakanwil Sulsel Imam Suyudi.
Mualim Ardi menyampaikan, stakeholder berkumpul sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan pemajuan menegakkan HAM bagi masyarakat.
“Kewajiban pemerintah untuk menghargai, pemenuhan dan pemajuan dan menegakkan HAM dalam masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, HAM itu harus berdampingan dengan Hukum. “Hukum dan HAM itu harus berjalan secara berdampingan, HAM tanpa hukum maka akan kebablasan. Sedangkan hukum tanpa HAM akan dilaksanakan secara otoriter,” terangnya.
“Semua yang terkait HAM, kami dorong untuk dapat secara simultan berkoordinasi dengan pemprov maupun pejabat bupati dan walikota, sehingga dapat mengimplementasikan penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel,” sebut Mualimin.
Sementara itu, Ashari berharap kegiatan ini dapat menjadi solusi dan memperdalam pemahaman seluruh instrumen HAM. Sehingga, nilai-nilai HAM dapat diwujudkan untuk melindungi HAM .
Dia juga mengapresiasi terhadap pencapaian kabupaten/Kota di Sulsel yang telah mendapatkan predikat peduli HAM.
Selanjutnya pada kesempatan yang sama Kakanwil Sulsel melaporkan bahwa sejauh ini telah terdapat 6 (Enam) Kabupaten/Kota di Sulsel yang mendapatkan predikat peduli HAM dan 6 (Enam) lainnya mendapat predikat cukup peduli HAM.
“Enam Kabupaten/Kota tersebut antara lain Luwu Timur, Enrekang, Bone, Maros, Bantaeng dan Bulukumba. Ini merupakan prestasi yang cukup baik bagi Provinsi Sulsel sebab di tahun sebelum yaitu pada 2017 hanya ada 1 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat peduli HAM,” terang Kakanwil.
Kakanwil juga akan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik itu pada pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal perhormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Sulsel. (*)
