penasulsel.com/ MAKASSAR — Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar sedang menjadi perbincangan oleh mahasiswanya melalui tempelan selebaran terkait pelaksanaan bechmarking.
Bechmarking ini adalah salah satu matakuliah wajib yang terdafatr diKRS (Kartu Rencana Studi) untuk mahasiswa semester 6 sebagai bentuk study banding.
Ini berawal ketika mahasiswa menuntut evaluasi dan transparansi, pasalnya pelaksanaan bechmarking ini menelan anggaran 1,5 juta/orang untuk wilayah lokal dan 5 juta/orang untuk wilayah nasional yang baru saja terlaksana dan setiap tahunnya meningkat.
“Kami hanya meminta evaluasi dan transparansi bechmarking ini yg melibatkan seluruh mahasiswa aktif dan stakeholder prodi IP dalam satu forum yang sama karena sejak awal pelaksanaan tidak pernah ada” Keterangan salah satu mahasiswa.
Ini sudah kedua kalinya gerakan tempel kertas ini dilancangkan mahasiswa dengan jeda waktu 1 minggu dari gerakan pertama, namun sampai hari ini tak kunjung ada respon.
“Jadi ini sudah merupakan gerakan kedua setelah gerakan pertama seminggu yang lalu, dan sampai hari ini belum ada respon yang menampakkan akan diwujudkannya permintaan mahasiswa, atau ketua prodi takut ?” komentar mahasiswa lainnya.
Dilain sisi publik memberikan apresiasi kepada mahasiswa prodi ilmu pemerintahan karena mampu menghidupkan praktek demokrasi yang bisa menjadi pembelajaran awal bagi mereka.
