MAKASSAR, penasulsel.com/ – Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menyoroti program seragam sekolah gratis dan iuran sampah gratis yang menjadi janji politik Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Dalam Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (3/3/2025), Fahrizal menyatakan dukungannya, namun menekankan bahwa program ini membutuhkan perencanaan matang agar dapat berjalan efektif.
Fahrizal menegaskan bahwa Komisi D DPRD Makassar sangat mendukung program seragam gratis karena akan sangat membantu masyarakat, terutama kalangan kurang mampu. Namun, ia mengungkapkan bahwa saat ini belum ada alokasi anggaran dalam APBD Pokok 2025 untuk program tersebut.
“Setahu saya, anggaran untuk seragam gratis belum dimasukkan dalam APBD Pokok tahun ini. Kami belum tahu bagaimana langkah pimpinan DPRD dalam mengakomodasi program ini, apakah melalui anggaran tidak terduga atau baru akan diusulkan dalam APBD Perubahan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa jika program ini benar-benar direalisasikan, Komisi D siap mengawal dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik.
Mengenai program iuran sampah gratis, Fahrizal menekankan bahwa ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur bahwa retribusi sampah seharusnya tetap dipungut. Oleh karena itu, ia menilai bahwa program ini harus dirancang dengan formulasi yang jelas agar tidak melanggar aturan.
“Bukan berarti kami menolak gratis, tapi kami ingin melihat bagaimana formulasi dari tim Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Apakah iuran sampah akan digratiskan untuk semua warga atau hanya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan? Ini perlu diperjelas,” katanya.
“Jangan sampai karena gratis, lalu kualitas layanan menurun. Jangan sampai sampah baru diangkut seminggu sekali, misalnya. Ini yang harus diantisipasi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik,” tegasnya.
Fahrizal menilai bahwa secara finansial, Kota Makassar masih cukup realistis untuk mengakomodasi program-program unggulan Munafri-Aliyah. Apalagi, ada peluang untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan.
“Kalau saya lihat, keuangan Kota Makassar saat ini memungkinkan untuk menjalankan program ini. Bukan tidak mungkin program ini bisa segera berjalan, terutama setelah dibahas dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Sebagai perwakilan Fraksi PKB, Fahrizal menegaskan bahwa partainya akan mendukung penuh program-program pemerintah daerah yang berdampak positif bagi masyarakat. Namun, ia juga menegaskan bahwa PKB akan tetap mengawal agar program ini benar-benar terealisasi dan tidak sekadar menjadi janji politik.
“PKB akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang baik untuk masyarakat. Tapi jika ada yang tidak berjalan sesuai harapan, kami akan terus mengawalnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan ini, publik kini menunggu langkah konkret dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam merealisasikan program seragam dan iuran sampah gratis yang telah dijanjikan.
