Sibuk Kunjungan Keluar Daerah, Pengusulan Hak Angket DPRD Makassar Mandek

  • Bagikan

PENASULSEL.COM,MAKASSAR–Usulan hak angket dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Makassar yang ditujukan kepada Pj.Walikota Makassar, Rudi Djamaluddin terkait polemik penggunaan dana untuk penanganan pandemi virus Corana (Covid-19) dipastikan akan berlanjut.

Hal itu dipastikan oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar, Ari Ashari, Rabu(14/10). Hanya saja kata Ari kesibukan dewan menjalankan tugas perjalanan alat kelengkapan dewan(AKD) membuat proses usulan hak angket agak terhambat.

bapenda bapenda bapenda

“Insyah Allah besok kami matangkan untuk kelanjutannya, karena berturut-turut kami ada perjalanan AKD. Besok baru kami pulang. Lalu pagi kemudian baru akan rapat internal fraksi terkait kelanjutannya,”kata Ari.

Baca Juga:  Kondisi Kesehatan Erwin Hatta Menurun, PH Ajukan Penangguhan Penahanan

Selain perjalanan AKD , dewan pekan lalu baru menyelesaikan kegiatan reses, sehingga belum berkesempatan untuk membahas lebih jauh soal usulan hak angket.”Kemarin juga baru selesai reses jadi kami masih perlu jalin komunikasi internal maupun dengan fraksi-fraksi lain untuk kelanjutannya,”jelasnya.

Ketua Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim sendiri mengaku pihaknya masih mempelajari wacan hak angket yang diusulkan oleh Fraksi Nasdem di DPRD bersama empat anggota lainnya di fraksi PKS. Apalagi sejauh ini belum ada sikap secara kelembagaan DPRD terkait wacana itu.

Baca Juga:  Kembali Gelar RDP, Komisi A Bahas Dugaan Penyerobotan Fasum di Tello

“Secara kelembagaan di DPRD belum ada sikap. Kita juga di fraksi masih mempelajari. Tentu kami di PKS ingin yang terbaik untuk rakyat,”kata Anggota Komisi B Bidang Ekonomi itu.

Lanjutnya, di momen politik pemilihan kepala daerah(Pilkada) setingkat Pilwalkot Makassar , fraksi PKS kata dia harus berhati-hati untuk mengambil keputusan terkait hal angket tersebut.

Baca Juga:  DPRD Dorong Perusda Maksimalkan Sumber Pajak

Sebab kata dia beragam kepentingan akan ikut mempengaruhi.”Harus hati-hati. Tentu banyak pertimbangan, melihat apa resikonya, dampak yang kemungkinan ditimbulkan jika ini disetujui. Tentu kami hanya ingin yang terbaik untuk lembaga DPRD dan pemerintah terutama rakyat,”paparnya.

bapenda banner bapenda
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *