PENASULSEL.com MAKASSAR — Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Kualitas Pendidikan Kota Makassar dinilai masih rendah. Hal ini ditunjukkan pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penilaian terhadap Kualitas Pendidikan yang dinilai menurun pada tahun 2018.nnKondisi tersebut membuat Komisi D DPRD Makassar terus melakukan upaya dalam rangka peningkatan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta guna sharing informasi terkait Peningkatan Kualitas Peserta Didik dan Kualitas Tenaga Pendidik, Rabu (26/02/2020).nnKunjungan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar yang sekaligus Koordinator Komisi D H. A. Nurhaldin NH didampingi Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir.nnHadir pula Fatma Wahyuddin selaku Wakil Ketua Komisi D, Sekretaris Komisi D Sahruddin Said dan Anggota Komisi D yakni, Irwan Jafar, Al Hidayat Samsu, Irmawati Sila, Sangkala Saddiko, Abd Wahid, Yeni Rahman, Nurul Hidayah, Budi hastuti.nnMenerima kunjungan tersebut, Pejabat Struktural Bid. Humas Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta Sonny Juhersoni yang mengemukakan sejumlah kebijakan yang diterapkan pada Sistem Pendidikan di Prov. DKI Jakarta.nnBeberapa hal yang berkembang dalam diskusi ini diantaranya, yaitu pengembangan kota Inklusi, Perda yang mengatur tentang Peningkatan dan Perlindungan bagi guru dan dosen, serta honor tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.nnAbdul Wahab Tahir mengaku hal ini mennjadi fokus Komisi D lantaran pendidikan adalah salah bagian yang memegang peranan penting dalam memajukan sumber daya manusia sehingga Kota Makassar harus didukung oleh program yang tepat dan efektif.nnKunjungan Komisi D DPRD Makassar didampingi pejabat struktural Kasubag TU Marlina Tawang, Kasubag Humas Andi Taufiq Nadsir dan staf Yeheskiel.
