PENASULSEL.com Makassar–Wali kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto akan segera bertolak ke Jakarta memenuhi panggilan Menteri Dalam Negeri, mengkonsultasikan terkait posisi jabatan salah satu SKPD yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.
Erwin Hayya selaku Kepala BPKAD kota Makassar memiliki peran yang sangat vital terhadap jalannya proses pemerintahan. Akan tetapi Erwin terganjal proses hukum sehingga berimbas pada lumpuhnya program Pemerintah Kota Makassar.
“Saya dapat telepon dari Mendagri, seperti kita tahu Erwin Hayya sedang dalam proses hukum yang berimbas pada lumpuhnya program Pemerintahan kota Makassar, termasuk ketidakjelasan pembayaran gaji pegawai honorer, itu yang akan kami konsultasikan,” kata Danny, Selasa (6/2/18).
Danny sendiri mengaku tidak memiliki wewenang untuk menunjuk langsung Pelaksana Tugas (Plt) karena bukan jabatan kosong sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, untuk terus mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan, Danny pun segera melakukan langkah antisipatif dan akan segera mendiskusikan hal tersebut dengan Kemendagri.
“Kita akan terus mencari solusi, memikirkan jalan yang terbaik, agar urusan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, begitu pun gaji honerer yang terhambat bisa segera diselesaikan,” tutupnya.
