PENASULSEL.com Makassar–Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto terang menyebutkan jika jumlah harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memang sebesar Rp 79.732.759.695 di periode 2017 lalu. Akan tetapi, peningkatannya tidak begitu signifikan semenjak tercatat menjabat sebagai walikota di 2014 lalu.
Di periode 2014 lalu, harta kekayaan bakal calon walikota Makassar ini tercatat kurang lebih Rp 74.916.018.100.
Adapun bentuk rekapitulasi harta kekayaan Danny Pomanto sapaan akrabnya terakumulasi dari berbagai jenis harta, diantaranya harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), harta bergerak (alat transportasi dan mesin), harga bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, dan harta lainnya serta jenis harta yang sifatnya hutang.
“2013 LHKPN saat saya mendaftar sekitar Rp32,5 miliar. Di 2014 pertama saya menjabat Rp 74,9 miliar. Kenapa ? karena pelaporan di 2013 ada item yang belum dilaporkan. Seperti nilai perabotan, perhiasan, dam rekening suami istri,” kata Danny, Minggu (14/1/2018).
Saat itu beberapa bidang tanah dan kendaraan lainnya belum dilaporkan. Itupun, harga jual nilai tanah dan bangunan mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat itu.
“Kenaikan harta dari Rp 32,5 miliar ke Rp 74,9 miliar telah diumumkan pada Januari 2015 dan sudah diverifikasi ulang di masing-masing daerah oleh KPK pada Desember 2016,” terangnya.
Advisor Danny Pomanto (DP), Djusman AR menegaskan jika kenaikan harta kekayaan seperti yang diberitakan sejumlah media online itu sangat keliru. Menurutnya, perhitungan harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu lagi ada keraguan.
“KPK dalam mengeluarkan LHKPN jikalau berapa besarpun harta kekayaannya jikalau itu tidak ada masalah itu tetap akan keluarkan dan jikalau KPK dalam telaannya menemukan masalah mereka tidak akan terbitkan LHKPN dan bahkan mengusutnya. Kita kan disini sudah klir tidak ada masalah, jadi ini hanya kekeliruan tafsiran teman-teman saja,” pungkasnya.
Djusman AR yang juga Tim Hukum DIAmi menjelaskan dalam pelaporan LHKPN itu ada harta tidak bergerak yang dinilai seperti rumah, tanah dan perhiasan. Kategori harta tidak bergerak berupa investasi ini pun nilainya terus mengalami peningkatan.
Bahkan perhitungan LHKPN saat ini mengalami perubahan oleh KPK. Kata Djusman, ada perubahan format.
“Saat ini beda formatnya, 2013 dan 2014 tidak diuraikan secara rinci. Baru-baru ini format KPK meminta lebih spesifik dan sudah dilaksanakan semua. Seperti rumah, cara menilainya cukup dengan melihat atas luas kali sekian, tinggi sekian cukup seperti itu. Sekarang ini kalau misalnya rumah menggunakan marmer atau apakah itu kan tetap dihitung,” terangnya.
