PENASULSEL.COM,MAKASSAR – Kecamatan Rappocini masuk salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota realisasi serapan anggaran kategori tinggi tahun 2022nnHingga pertengahan Desember tahun ini, dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp44,6 M, realisasi keuangan yang telah dibelanjakan sebesar Rp40,5 M atau 90,78 persen.nn”Kategori tinggi itu berada diangka 77 – 100 persen, Kecamatan Rappocini realisasi keuangannya telah mencapai 90, 78 persen,” kata Camat Rappocini Syahruddin, S.Sos,M.Adm.Pemb, Kamis (15/12/2022).nnSyahruddin menjelaskan adapun anggaran yang tersisa sebanyaknRp4,1 M adalah anggaran untuk belanja pegawai.nn”Dengan sisa waktu berapa hari ini sebelum tutup tahun serapan anggaram Rappocini akan masih bertambah. Adapun sisa anggaran yang tersisa hanya untuk belanja pegawai seperti honor RT RW, TPP Nopember Desember, gaji pegawai, honor Laskar Pelangi, BBM Persampahan, Belanja lain yang belum terealisasi, masih on proses,” jelas Syahruddin.nnSelain Kecamatan Rappocini OPD lainnya yang serapan anggaran kategori tinggi yakninBagian Organisasi dengan pagunanggaran: Rp2,1 M, Realisasi keuangan: Rp2 M (98,86 persen)nnBadan Pemberdayaan MasyarakatnAnggaran Rp24,3 realisasi keuangan Rp30,4 M (83,83 persen),sisa anggaran: Rp3,9 M, Bagian Umumnanggaran Rp126 realisasi keuangan Rp104,5 M (82,90 persen) sisa anggaran: Rp21,5 M, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anaknanggaran, Rp17,2 M realisasi keuangan Rp14,1 M (82,13 persen)nSisa anggaran Rp3 M.nnKemudian Kecamatan PanakkukangnAnggaran: Rp49,6 M realisasi keuangan: Rp40,5 M (81,64 persen)nSisa anggaran Rp9,1 M, dan Kecamatan Ujung Pandang anggaran Rp35 M, realisasi keuanganRp28 M (79,93 persen) sisa anggaran Rp7 M serta Dinas Pemadam KebakarannAnggaran: Rp48, realisasi keuangan Rp38,6 M (79,76 persen), sisa anggaran Rp9,8 M, terakhirnSatuan Polisi Pamong Prajananggaran Rp36,3 M realisasi keuangan Rp28,5 M (78,45 persen)nSisa anggaran 7,8 M.nnSementara itu sejumlah OPD Pemerintah Kota Makassar dalam catatan merah, yakni penilaian realisasi rendah berada diangka nol hingga 40 persen triwulan 4 tahun 2022.nnAntara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp636,6 miliar, realisasi keuangan baru sekitar Rp13,73 persen atau Rp87,4 miliar.nnMasih tersisa Rp549,2 miliar yang belum terserap.nnKemudian Bagian Perekonomian hanya 29,64 persen, Bagian Kerjasama 31,38 persen.nnOPD lain dengan penyerapan rendah adalah Dinas Lingkungan Hidup, serapannya baru mencapai 33,72 persen atau Rp93,924 miliar dari pagu Rp141,711 miliar dan Dinas Sosial. Dari pagu anggaran Rp28,1 miliar, realisasi keuangan baru sekitar Rp11,281 miliar. Masih tersisa Rp16,836 yang belum dibelanjakan.nnData tersebut dipaparkan lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Belanja triwulan IV Tahun Anggaran 2022 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berlangsung di Lt 2 Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (13/12/2022).nnMonev dihadiri seluruh OPD, camat dan kepala bagian lingkup Pemkot Makassar. Rapat dipimpin Asisten III Mario Said dan Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman.nnHelmy Budiman mengatakan, secara keseluruhan realiasi anggaran Pemkot Makassar baru diangka Rp2,7 triliun (58,31 persen) dari target Rp4,7 triliun.nSementara realiasi fisik diangka 69,43 persen.nnSisa anggaran Pemkot Makassar yang belum dibelanjakan capai Rp1,96 triliun hingga 12 Desember.nHanya saja, dari hasil pemaparan beberapa OPD, Helmy memprediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2022 bisa capai Rp900 miliar lebih.nn”Silpa kita prediksi di angka 800 M, tentunya dengan melihat kondisi saat ini, saya rasa mungkin bisa lebih dari apa yang kita prediksikan, bisa saja di kisaran 900an M,” ucapnya saat diwawancara.nnHelmy berharap Silpa tidak menyentuh angka Rp1 triliun.nn”Mudah-mudahan tidak menyentuh angka Rp1 triliun. Karena kalau uang juga terlalu lama di simpan oleh pemerintah tentunya dampak dari ekonomi itu, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada perputaran uang,” sambungnya.nnHelmy mengungkap, penyebab tingginya Silpa karena banyak mekanisme administrasi program yang belum terpenuhi.
