ADS

Gubernur Hadiri Rapat Konsultasi Program DAK

  • Bagikan
ADS

PENASULSEL.COM,MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menghadiri Rapat Konsultasi Program Dana Alokasi Khususnn(DAK) Tahun Anggaran 2020, yang diselenggarakan Kementrian PUPR, di Hotel Claro Makassar, Senin 4 November 2019.nPertemuan tersebut dalam rangkanpembinaan infrastruktur daerah wilayah timur, yang dikuti 198 pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota penerima DAK Infrastruktur Tahun 2020 se WilayahnTimur Indonesia.nAcara tersebut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja terbaik di tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019.nn nnDi awalnsambutannya, Nurdin Abdullah menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi Kementrian PUPR, yang telah memilih Makassar sebagai tuan rumah.n”Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang menempatkan rapat konsultasi program DAK tahun anggaran 2020 di Makassar. Atas namanPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Makassar,” kata Nurdin Abdullah.nIa mengatakan, DAK menjadi support bagi peningkatan infrastruktur pembangunan di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia.nDi tahun 2019 ini, pihaknyanmemanfaatkan dengan maksimal DAK tersebut. Diantaranya, untuk infrastruktur jalan, program air bersih, dan pembangunan irigasi.nn”Kami sangat terbantu dengan program DAK ini. Bersyukurlah daerah-daerah yang mendapatkan tambahan bantuan,” ujarnya.nDengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur, kata Nurdin Abdullah, Sulawesi Selatan sebagai penyangga Ibukota baru, diharapkannmendapat support yang lebih besar lagi.n”Kami berharap pada Kementrian bisa mensupport lebih besar lagi Sulawesi Selatan, dalam rangka menyempurnakan kebutuhan infrastruktur,” harapnya.nKegiatan ini, tambah Nurdin Abdullah, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan daya serap anggaran di tahun 2020 kedepannya.nTurut hadir dalam pelaksanaan Konsultasi Program DAK ini, para pejabat pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas lingkup Kementrian PUPR.

ADS
  • Bagikan