Penasulsel.com, MAKASSAR — Sebanyak 13 pengurus cabang aktif Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar mendesak musyawara daerah (Musyda) segera dilaksanakan.
Desakan ini dibuktikan dengan membuat surat petisi Pernyataan Sikap menolak pelaksanaan Musyda pada November mendatang dan mendesak PD Pemuda Muhammadiyah segera melaksanakan Musyda.
"Menyikapi Keputusan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah yang diundur-undur hingga November dengan alasan kesibukan dan tidak mengindahkan Surat Himbauan Musyawarah Daerah Nomor 1.1/027/1446
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya bulan September 2024."kata Salah satu
Hal itu tidak dapat diterima secara organisasi, karena pada dasarnya kita semua punya kesibukan, pertanyaannya kemudian? Kesibukan seperti apa? Nah, yang kita lihat Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar sodara Awang Darmawan justru sibuk mengajak para kader pimpinan cabang untuk terlibat aktif di Pilkada mendukung salah satu paslon tertentu. Jangan sampai karena itu juga, organisasi ini hanya masih ingin dimanfaatkan untuk momentum itu melalui Aliansi Matahari Muda yang dibentuknya. Ujar Whardiansyah, Ketua PC Pemuda Muhammadiyah Maccini.
Kami menyurat ke Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan tembusan ke Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, ada tujuh poin yang kami sampaikan, sebagai respon dari ketidakkonsistenan dari PD Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, dari segi jadwal, SK Kepanitiaan dan Perangkat Musyda, tidak ada yang jelas dan serius untuk dijalankan secara terbuka kepada Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah di Kota Makassar.
Oleh karena itu, salah satunya untuk menerima permohonan audiensi kami supaya aspirasi ini bisa ditindaklanjuti. Kita khawatir PD Pemuda Muhammadiyah hanya runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Lanjut Whardiansyah yang merupakan Kader Senior Pemuda Muhammadiyah di Kota Makassar, Rapat Koordinasi sebelumnya hanya penyampaian terkait pengunduran, tidak ada ruang diskusi dan rembuk bersama, bagaimana menyikapi subtansi organisasi untuk perhelatan Musyda.
Seperti halnya aturan soal NBM dengan syarat administrasi minimal satu tahun, kami juga sudah sampaikan bahwa kami melihat Illat atau klausul dari aturan itu adalah menghindari kader karbitan yang ingin menjadi pimpinan, kita tidak boleh mengabaikan proses faktual para calon formatur yang sudah berMuhammadiyah, bagi yang kurang dari setahun, dapat dimohonkan memberikan keterangan tambahan berupa Surat Pernyataan dari Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat bahwa orang yang dimaksudkan telah aktif berMuhammadiyah selama belasan tahun dengan segala kontribusinya sebagai pimpinan Ortom bahkan sebagai pembantu pimpinan di Majelis.
Kami yakin integritas Ayahanda Pimpinan Cabang bisa kita jadikan jaminan dan juga sebagai usaha Ayahanda pimpinan Muhammadiyah Cabang memperjuangkan kader terbaiknya. Pungkasnya.
