Penasulsel.com, MAKASSAR –Perseteruan antara Pj. Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin dengan Walikota terpilih hasil Pilkada Desember 2020 lalu, Danny-Fatma sudah seharusnya diakhiri.Pj diminta untuk menahan ego dengan menemui Danny secara langsung.
Hal itu diungkapkan oleh legislator DPRD Kota Makassar asal Fraksi PDI-P,Mesyhak Raimon Rantepadang,Jumat(12/2). Menurut Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan itu, kisruh tersebut justru hanya akan memantik perpecahan di tengah masyarakat.
"Saat ini kedua belah pihak seharusnya saling bahu membahu, Pj dalam hal ini mendukung dan membantu menyusun strategi atau program yang akan dijalankan Danny-Fatma, setelah dirinya nanti meninggalkan pemerintahan,termasuk soal lelang jabatan"terang Mesyak.
Mesyak juga menanggapi terait Danny yang ogah menemui utusan yang dikirim pihak Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin untuk membahas soal lelang jabatan. Sebagaimana rekomendasi KASN yang mensyaratkan pelaksanaan dan hasil seleksi terbuka untuk JPT Pratama, harus melalui koordinasi dengan Calon Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar hasil Pemilukada Tahun 2020.
"Wajar kalau Pak Danny sendiri sudah tidak mau lagi bertemu, pertama memang tidak elok jika hanya mengutus seseorang. Apa salahnya kalau dia sendiri(Pj) yang menemui Danny sebagai walikota yang pilih langsung oleh rakyat,"terangnya.
Apalagi sebelumnya Pj sudah pernah menyatakan sikap tidak ingin bertemu dengan tim transisi pemerintahan bentukan Danny, tentu kata Mesyak membuat Danny kecewa dan memendam rasa kesal.
"Saya kira Pj harus membuka diri dengan menemui Danny dan timnya secara langsung atau mengundang walikota dan wakil walikota terpilih ke Balaikota.Sebab bagaimana pun hasil Pilkada yang dilakukan secara demokrasi ini perlu dihormati,"katanya.
Sangat tidak elok menurut legislator dua periode itu jika sudah tidak ada lagi politik santun di tengah sistem demokrasi yang sudah semakin modern seperti sekarang ini. Sehingga perlu ada komunikasi yang baik diantara keduanya.
"PJ harus mengantar persiapan pelantikan dengan baik, yang semuanya telah diatur dengan banyak peraturan terkait tahapan pelantikan. kasihan masyarakat tentu mereka yang dirugikan,"terangnya. Walikota terpilih pun akan lebih cepat mengimplentasikan visi misi dan program jika perseteruan ini dihentikan.
