Penasulsel.com, MAKASSAR — Fadlan, salah satu warga kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengusulkan Pemerintah Kota Makassar untuk menggantikan dermaga kayu ke beton. Hal ini dinilai Barrang Lompo yang sudah menjadi ibu Kota Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah dilirik banyak wisatawan dan butuh infrastuktur memadai.
"Kelurahan Barrang Lompo selaku ibu Kota Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tak layak lagi menggunakan dermaga kayu. selain cepat hancur juga Barrang Lompo sebagai pusat pelayanan seluruh warga Kepulauan sangkarrang." kata Fadlan.
Fadlan mengatakan seluruh urusan warga kepulauan yang sebelumnya ada di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar kini sudah berpusat di Barrang Lompo. Tentunya dengan adanya pengalihan itu aktifitas di Pulau Barrang Lompo jauh lebih aktif dibandingkan dengan kepualauan lainnya. olehnya, terlepas sebagai Ibu Kota Kecamatan, memang sudah layak ada pergeseran pembangunan dari kayu ke beton.
"Di Pulau Barrang Lompo sudah lengkap, ada kantor kecamatan, keluraha, polsek, puskesmas , sekolah hingga bangunan kampus Unhas. ini menandakan jika intensitas penggunaan dermaga sangat padat,"ujarnya.
Selain itu, lanjut Fadlan Warga yang tinggal di Pulau Barrang Lompo juga cukup padat, sehingga tidak ada lagi alasan Pemerintah Kota Makassar untuk tidak memperhatikan usulan pembangunan dermaga beton. Kehadiran dermaga beton juga disebutkan mempengaruhi laju perekonomian di Pulau.
"Saya yakin akan banyak lagi warga luar masuk di pulau jika dermaganya sudah beton. ujarnya.
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo yang mendengar hal tersebut langsung memperilahkan kepala bidang tranafortasi Dinas Perhubungan Makassar, Jasman Launtu." karena yang bersangkutan hadir, maka alangkah baiknya bapak Jasman yang langsung memberikan penjelasan. tapi untuk dermaga tunggu-tunggu tahun 2022," ujar Rudianto Lallo.
Sementara iru Jasman Launtu mengatakan untuk tahun 2021 belum ada angggaran pembangunan dermaga, baik untuk kayu atau beton. hal itu karena anggaran untuk pembangunan dermaga yang sebelumnya melekat pada Dinas Pekerjaan Umum baru saja dialihkan anggarannya Kedinas Perhubungan.
"jadi tahun 2022 baru bisa diprogramkan. untuk Beton atau Kayu akan digagas kembali," ujarnya.
