Penasulsel.com, MAKASSAR –Hasil rapat dengan pendapat(RDP)Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar bersama pihak BKD, mengeluarkan rekomendasi kepada Pj.Wali Kota Makassar,Rudy Djamaluddin untuk tidak melanjutkan proses lelang jabatan.
Alasannya, oleh Komisi A menolak proses tersebut dilanjutkan oleh sebab menganggap lelang jabatan tidak ada urgensinya jelang akan berakhirnya masa jabatan Rudy Djamaluddin.Situasi saat ini juga tidak memungkinkan karena kasus Covid-19 masih merebak di Makassar.
"Saya melihat belum urgent (lelang jabatan), nah ini sementara berjalan kenapa terkesan dipaksakan,"kata Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman di Kantor DPRD Makassar, Jalan AP. Pettarani,Selasa(16/2).
Alasan lainnya kata Supra, surat yang dikeluarkan Kemendagri dan KASN tidak wajib dijalankan. Namun, bisa dilaksanakan sampai Wali Kota Makassar terpilih dilantik.
"Itu ada 100 staf kelurahan kemarin saja kenapa nda dilelang dan anggarannya Rp40 milliar harus dikembalikan karena tidak terpakai sementara ini jabatan untuk 16 orang kayak terkesan dipaksakan," katanya.
Selain itu anggaran kata Supratman juga dianggap tidak mencukupi.menyebut, BKPSDM hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp300 juta sementara kebutuhan anggaran lelang dapat lebih tinggi.
Sehingga, alangkah lebih arif jika Wali Kota Makassar terpilih Mohammad Ramdhan Pomanto yang melanjutkan, mengingat proses pelantikan juga bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, para peserta lelang jabatan didominasi peserta yang berasal dari luar Makassar.
Padahal, kata dia, ada banyak sekali ASN di Kota Makassar yang dinilai berkompeten dan layak ikut dalam tahapan ini.
Namun, jumlah peserta lelang jabatan hanya berjumlah 17 orang saja.
"Pendaftar lelang banyak dari luar, apakah ASN Makassar tidak kompeten untuk ikut, bisa kah orang dari luar ikut lelang? Kalau para pendaftar tidak cukup harusnya dibatalkan," geramnya.
"Seolah-olah ada yang kalah dalam pilkada, padahal lawan politiknya saja sudah memberikan selamat kepada wali kota Makassar terpilih, mereka mau melihat Makassar lebih maju," sambung Supra.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar lainnya, Azwar menambahkan jika Pemerintah Kota Makassar bersikeras melanjutkan lelang jabatan, malah akan menimbulkan banyak polemik. "Saya meminta agar lelang jabatan ini dibatalkan, demi warga Kota Makassar, tegas Azwar.
