Penasulsel.com, MAKASSAR –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Makassar mewanti-wanti alokasi anggaran yang akan diusulkan Pemerintah kota Makassar melalui APBD Pokok 2021 yang akan dibahas pada Oktober ini, tidak pro terhadap kepentingan warga Makassar.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi A, Bidang Hukum dan Pemerintahan, Syamsuddin Raga. Menurutnya KUA PPAS untuk APBD Perubahan lalu harus menjadi pelajaran, betapa Pemkot Makassar tidak memikirkan kepentingan warganya.
Sehingga pembahasan APBD Pokok 2021 nanti, menurutnya dewan harus cermat menyeleksi anggaran yang diusulkan Pemkot. " Jadi kita fokus dalam pembahasan pokok karena tidak ada lagi perubahan yang dibahas kita tanggalkan semua betul-betul ditolak,"kata legislator Perindo itu.
Wacana soal usulan hak angket yang dilemparkan Fraksi Nasdem dan Golkar lanjutnya harus ditunda agar fokus dan konsentrasi DPRD tidak terpecah,"Jadi kita terfokus di pokok 2021,persoalan pansus usulan hak angket mungkin setelah itu baru kita pikirkan. "Katanya.
Ia khawatir APBD Pokok tidak dibahas maksimal jika hak angket tersebut tetap berlanjut," Kita melihat dari nilai-nilai yang selama ini dibangun antara eksekutif dengan legislatif, sehingga teman-teman berfikir untuk melakukan hak angket karena mungkin salah satunya bahwa hubungan kita tidak harmonis,"jelasnya.
Walau terjadi seteru antara DPRD dan Pemkot, ia mengatakan hubungan eksekutif dan legislatif harus tetap harmonis untuk jalannya pemerintahan." Untuk pokok ini kita anggap tidak relevan untuk dilakukan sehingga kita tolak. Yang sekarang kita lanjut untuk pokok harus kita memikirkan bersama baik eksekutif maupun legislatif untuk pembangunan kota Makassar.,"katanya.
