oleh

Tolak Penambangan Pasir, Warga Galesong Desak NA Hentikan Izin

PENASULSEL.COM,MAKASSAR- Puluhan warga Galesong melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulsel, Kamis 22 Agustus 2019 siang.

Mereka menolak penambangan pasir yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di perairan Galesong. Pendemo pun mendesak Gubernur Sulsel untuk tidak lagi memberikan izin pengerukan pasir dan memberikan solusi atas kerusakan akibat tambang pasir selama ini.

“Gubernur jangan berpihak kepada korporasi, tolak tambang pasir dan pikirkan solusi atas kerusakan lingkungan akibat pengerukan,” kata Jenderal Lapangan Musafir saat orasi.

Musafir menegaskan, jika pengerukan pasir di wilayah pesisir Galesong dan Sanrobone sejak 2017 untuk menimbun Center Point of Indonesia (CPI) telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang teramat parah.

Abrasi sejak dua tahun terakhir menjadi hal yang yang begitu mudah ditemui di pesisir Galesong. Abrasi bukan hanya mengancam dan merusak pemukiman warga, tetapi pemakaman warga juga rusak.

“Ini adalah dampak langsung dari pengerukan pasir oleh sejumlah perusahaan yang disewa untuk merampungkan mega proyek di Makassar,” teriak Musafir saat aksi yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Bukan hanya abrasi kata pendemo, nelayan- nelayan Galesong juga menjerit akibat tambang pasir. Hasil tangkapan yang terus menurun dan operasional yang semakin “menggila” karena nelayan semakin jauh ke tengah laut mencari ikan.

“Pengerukan pasir telah meninggalkan luka teramat dalam bagi warga Galesong. Kami sangat bersyukur tatkala pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan sementara pengerukan pasir di pesisir Galesong akhir tahun lalu,” kata Musafir.

Tapi mirisnya kata pendemo, di saat luka warga belum sembuh, warga Galesong kembali dicemaskan dengan kabar penambangan pasir Pantai Galesong akan berlanjut.

“PT. Pandawa Cipta Konsulindo, salah satu perusahaan penambang pasir yang menangani reklamasi proyek Center Point of Indonesia (CPI) saat ini tengah mengurus perizinan untuk melanjutkan penambangan pasir pantai,” teriak orator aksi, Azis.

Pendemo pun mendesak Gubernur menemui mereka. Sayang, Nurdin Abdullah sedang berada di luar Makassar.

Warga Galesong pun ditemui oleh sejumlah pejabat Sulsel di antaranya, antara lain Sekretaris Kesbangpol Provinsi Sulsel, Kepala Bidang pengendalian dan evaluasi dinas ESDM, Kepala Dinas PTSP Provinsi Sulsel.

Kepala bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas ESDM, Jamaluddin, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan perusahaan kemarin, untuk bertanggungjawab atas dampak dari aktivitas tambang sebelumnya.

“Salah satu progres dari pertemuan itu adalah termasuk pekerjaan fisik tanggul di desa sampulungan, sekitar 220 meter akan segera diperbaiki,” kata Jamaluddin.

Para Pejabat pemprov yang menemui massa pengunjuk rasa ini, berjanji akan segera menindaklanjuti dan melaporkan aspirasi masyarakat ke Gubernur.

“Apa yang menjadi aspirasi teman-teman hari ini, akan segera kami tindak lanjuti, dan laporkan ke pak Gubernur,” janji Sekretaris Kesbang Pemprov Sulsel.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed