PENASULSEL.COM,MAKASSAR — Jelang Pilkada 2018, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang meminta kepada penyelenggara pemilu untuk lebih berkoordinasi dengan penyandang disabilitas agar kebutuhan mereka dalam memilih bisa lebih terpenuhi.
n
Pada Sabtu (2/12), Agus Arifin Nu’mang mengatakan, hak penyandang disabilitas harus dipenuhi, baik hak memilih dalam politik maupun hak lain sebagai warga negara.
n
Apalagi pemenuhan hak kaum difabel sudah diatur dalam undang-undang. Bahkan bukan hanya undang-undang di Indonesia, tetapi juga undang-undang internasional tentang kesetaraan difabel.
n
Agus Arifin Nu’mang menjelaskan, beberapa hak dalam memilih yang harus dipenuhi untuk kaum difabel yakni lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang aksesabel serta hak pendampingan dalam memberikan suara.
n
“Nah ini yang harus lebih diperhatikan oleh penyelenggara pemilu. Setidaknya lokasi TPS harus aksesabel, misalnya tidak di lantai atas, dibangun di lokasi yang rata dan tidak berbatu atau licin,” paparnya.
n
Hal lain yang harus diperhatikan di lokasi TPS adalah layar untuk informasi penyandang tuna rungu dan pengeras suara serta pendamping untuk tuna netra.
n
“Misalnya tuna rungu, paling tidak disediakan layar nomor urut karena kan mereka butuh secara visual. Atau paling tidak ada petugas yang disiapkan untuk memanggil mereka secara khusus,” imbuhnya.
n
Untuk dapat lebih memaksimalkan pemenuhan hak difabel, Agus Arifin Nu’mang meminta penyelenggara pemilu menggandeng komunitas difabel untuk mengetahui kebutuhan mereka serta memaksimalkan sosialisasi tentang pilkada.
n
Menyambut Hari Disabilitas Internasional yang jatuh 3 Desember, Agus mengatakan dirinya sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan senantiasa mengupayakan pemenuhan hak difabel. Termasuk dengan sosialisasi perda tentang disabilitas.
n
“Kita kan sudah ada perda disabilitas. Perda Provinsi Sulsel Nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Nah itu terus kita sosialisasikan pada masyarakat,” pungkas Agus. (*)
