Penasulsel.com, MAKASSAR — Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar memanggil Badan Kepegawaian Daerah(BKD)terkait dengan lelang jabatan yang nekat dibukan oleh PJ Walikota disisa akhir masa baktinya.
Wakil Ketua Komisi A, Nunung Dasniar mengungkapkan pemanggilan BKD untuk rapat dengar pendapat(RDP) bersama komisi A sebagai mitra kerja Pemkot di bagian pemerintahan, guna menanyakan mekanisme lelang jabatan yang nilai terkesan dipaksakan ditengah masa jabatan Pj Walikota Makassar,Rudy Djamaluddin yang sebentar lagi akan berakhir.
"Rencana hari ini Komisi A kita akan tanyakan bagaimana mekanismenya ke BKD, apakah jika itu dilakukan(lelang jabatan) tidak akan merugikan ASN ke depan,"kata legislator Fraksi Gerindra itu,Senin(15/2).
Ini mengingat kata dia, pada lelang jabatan yang pernah dilakukan sebelumnya Pemkot sempat dibatalkan oleh KASN karena dianggap melanggar dalam proses pengangkatan pejabat eselon."Itu yang kitakhawatirkan,"katanya.
Sebelumnya Nunung pernah mengatakan jika tidak ada masalah jika Pemkot hanya ingin mengangkat pejabat untuk mengisi struktur pemerintahan yang kosong,dimana selama ini diPlt-kan.
"Jika hanya mengisi struktur yang selama ini dijabat ragkap oleh plt tidak ada masalah, agar pemerintahan bisa berjalan lebih maksimal, dan pejabat bisa fokus pada satu OPD saja, tetapi jika ingin mengganti semua itu yang menurut ku perlu dikaji ulang kembali,"katanya.
Sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir juga protes atas lelang jabatan yang dilakukan PJ Wali Kota Makassar diakhir masa jabatan. Wahab menilai lelang terkesan dipaksakan.
"Lelang sangat tidak tepat jika itu dilakukan saat ini, selain waktu yang sangat singkat, juga dikawatirkan pejabat yang ikut itu tidak kompoten," tegas Politisi Partai Golkar itu.
