penasulsel.com/,MAKASSAR- Kinerja tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar bakal dievaluasi.
Hal tersebut berkenaan dengan dengan tingkat kebocoran anggaran Pemkot seiring muncul kecurigaan adanya tenaga honorer fiktif sampai kontra produktif.
Sehingga, Komisi A DPRD Kota Makassar memutuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung belum lama ini, segera membentuk tim khusus untuk mengevaluasi berapa kebutuhan tenaga honorer di lingkup Pemkot.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Azwar mengatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kembali seluruh tenaga honorer yang ada di lingkup Pemkot Makassar.
"Potensi anggaran di sana cukup tinggi, setidaknya dari hitungan 8449 tenaga honorer, anggaran yang harus digelontorkan pemkot untuk membiayai gaji mereka dapat mencapai Rp12 milliar," terangnya.
"Sehingga rasionalisasi harus segera dilakukan guna menghemat anggaran sekaligus merampingkan kepegawaian agar lebih efektif," lanjut legislator PKS itu.
Bahkan pihaknya akan mendukung dengan alasan, cukup membantu kinerja pemerintahan.
Meskipun demikian, kata dia, jangan sampai kejadian ini terjadi kembali seperti yang ditemukan oleh inspektorat dulu.
Dikhawatirkan, ada kebocoran yang terjadi terhadap jumlah itu, semisal ada yang mempermainkan jumlahnya.
"Yang jelas kita minta data, kita mau tinjau kembali yang di-SK kan itu siapa-siapa yang benar ada dan tidak,"tandasnya
Sementara itu Anggota Komisi A lainnya Ray Suryadi Arsyad mengatakan sistem kinerja tenaga kontrak sejatinya masih kurang sehat.
Kinerja tenaga honorer yang bekerja, justru tidak seimbang dengan yang dihasilkan.
Praktis, tidak baik untuk APBD Makassar dan kesejahteraan honorer itu sendiri.
"Logikanya kan anggaran pas, dan pembatasan tenaga honorer tidak ada, jadi semakin banyak tenaga honorer maka gaji mereka akan semakin kecil. Nah ini yang butuh perampingan, kita usahakan bisa kasi gaji yang cukup tapi dibarengi dengan kinerja yang mumpuni. Upaya ini juga meminimalisir kebocoran kan. Inikan banyak yang fiktif, uangnya lari ke mana," paparnya
Legislator Demokrat itu menambahkan, kendati demikian, langkah ini jadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja honorer yang betul betul berkompeten.
"Ada rencana tenga kontrak akan dikurangi sesuai evaluasi yang didapatkan pemkot. Ini kan menjadi indikator kita ke depan untuk menentukan potensi penempatan orang-orang untuk menjalankan tugasnya dengan baik," tutupnya.
