PENASULSEL.COM, BULUKUMBA– Setiap tahun pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan mengusulkan aspirasi masyarakat untuk dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Namun faktanya beberapa program kegiatan tersebut sudah diusulkan bertahun-tahun, namun belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak diantara warga atau tokoh masyarakat yang sudah apriori dan kecewa dengan mekanisme perencanaan seperti itu.
Menyadari hal tersebut, Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto berharap masyarakat tidak apriori terhadap kegiatan Musrenbang. Oleh karena menurutnya, Musrenbang adalah satu-satunya cara atau sistem yang diakui dalam mengakomodasi usulan kepentingan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
“Saya ingin sampaikan bahwa ini satu-satunya jalan untuk memastikan aspirasi masyarakat untuk tetap terdokumentasi dalam perencanaan pembangunan. Namun karena kondisi kapasitas fiskal pemerintah terbatas, pada akhirnya menuntut pemerintah dan DPRD harus menentukan skala prioritas, memastikan adanya aspek keadilan dan memastikan aspek pemerataan,” ungkap Tomy saat membuka Musrenbang Kecamatan Rilau Ale di aula kantor kecamatan, Selasa, 12 Februari 2019.
Tomy memberikan contoh, bahwa jalan kabupaten memiliki panjang sekitar 1.200 kilometer, dan data terakhir ada sekitar 600 kilometer rusak berat yang harus diperbaiki. Kalau anggaran jalan laston 1,4 milyar perkilometernya, maka dibutuhkan anggaran sebesar 900 milyar rupiah untuk menyelesaikannya. Padahal APBD Bulukumba hanya sekitar 1,5 milyar rupiah, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara keseluruhan
“Kalau kemampuan anggaran pemerintah cukup, tidak perlumi menanam pisang di tengah jalan. Tanpa diminta, pemerintah pasti mengerjakannya,” imbuhnya.
Dari tiga tahun penyelenggaraan pemerintahan periode kepemimpinannya Bupati AM Sukri Sappewali, Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto mengaku pertumbuhan ekonomi Bulukumba dalam kontrol yang baik, hal itu merupakan dampak dari program pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk pengelolaan anggaran pembangunan yang sudah terbagi ke desa-desa. Meski demikian masih banyak program kegiatan yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya dirinya tetap meminta dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kita sebesar 6,9 persen. Angka ini juga terdistribusi secara merata oleh karena angka gini ratio atau tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat semakin kecil pada angka 0,3 persen,” ungkapnya
Angka gini ratio tersebut, menandakan bahwa jurang pemisah atau si miskin dan si kaya semakin kecil. Namun pemerintah tidak menutup mata bahwa dari 438 jiwa penduduk Bulukumba, masih ada sekitar 30 ribu warga miskin yang harus diperhatikan dan diintervensi melalui berbagai program.
Untuk itu, Tomy juga meminta peran aktif pemerintah desa untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk pelayanan kesehatan melalui skema dana desa.
“Pemerintah desa bisa menganggarkan bedah rumah bagi warga miskin yang rumahnya tidak layak huni secara bertahap melalui dana desanya,” paparnya.
Turut hadir dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, Wakil Ketua DPRD Andi Zulkarnain Pangki, anggota DPRD Andi Baso Zulkarnain Jalal dan H Syarifuddin. Ketiganya merupakan legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Rilau Ale dan Bulukumpa yang kembali maju sebagai calon legislatif Pemilu 2019.