PENASULSEL.COM, MAKASSAR– Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda akhirnya angkat bicara atas adanya tudingan jika pemberhentian kontrak oleh kader KB atas dasar tendensi politik.
Menurut dia, apa yang ditudingkan oleh salah satu legislator Kota Makassar, jika pemberhentian kontrak kader KB atas dasar perbedaan politik di pileg 2019 ini adalah hal yang tidak benar. Kader yang tidak dilakukan perpanjangan kontrak telah dilakukan evaluasi.
“Saya tegaskan tidak ada masalah pileg atau apalah. Pemberhentian ini atas dasar evaluasi yang kami lakukan. Hasilnya yaitu kader yang kami berhentikan tidak memenuhi tanggungjawab sebagaimana yang pernah dia tanda tangani sebelum diangkat,” kata Zulkifly sambil memperlihatkan bukti surat pernyataan kader di Gedung Balaikota Wali Kota Makassar, Kamis (7/2).
Dia juga menambahkan jika pemberhentian ini tidak hanya fokus dilakukan di daerah pemilihan II, namun diseluruh kecamatan Kota Makassar yang telah ada kader KBnya.
” Mungkin saja yang kami berhentikan ada orangnya pak Zaenal Beta, Ketua DPRD Makassar, atau siapapun anggota DPRD lainnya, jadi ini tidak ada kami pilih bilang anggotanya si A dan si Baby,” tambah Zulkifly.
Tidak hanya tudingan pemberhentian secara politik, Dia juga membantah jika ada kader KB yang masuk usia 10 tahun masa kerja atau lebih. Sebab SK kader KB hanya berlaku satu tahun.
“Mungkin banyak yang tidak tahu, jika kita lakukan evaluasi sekali dalam setahun, jika memiliki prestasi gemilang maka dilanjutkan, Namun jika berkinerja buruk, diberhentikan. Tentunya pemberhentian ini ada kok dasarnya,” paparnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Basdir mengatakan, beberapa kader KB dipecat oleh Plt Kepala Dinas PPKB Zulkifli Nanda, karena tidak mendukung istrinya yang tak lain adalah Fatma Wahyuddin sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Makassar dari Partai Demokrat. (Her)