PENASULSEL.com MAKASSAR–Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) triwulan II, lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar digelar di balai kota beberapa hari lalu, sebanyak 8 SKPD masuk daftar serapan anggaran rendah,
Kedelapan SKPD tersebut antara lain, Dinas Pertanahan (17,59%), Dinas Kesehatan (16,74%), Bagian Perlengkapan (16,62%), Bagian Umum (15,59%), Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman (13,61%), Dinas Pendidikan (10,01%), Dinas Pekerjaan Umum (9,98%), Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset (6,81%).
Dari hasil Monitoring ini menunjukkan tiga SKPD pemilik anggaran terbesar Pemkot Makassar yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, juga masuk daftar merah serapan anggaran triwulan ke II.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Andi Hadijah Iriani mengungkapkan, keterlambatan serapan APBD disebabkan oleh sejumlah item kegiatan, khususnya yang sifatnya melalui proses tender,
“Dari 249 total kegiatan sebanyak 147 yang selesai lelang jadi masih ada sisa seratusan lebih yang belum lelang,”
Sementara Dinas Pendidikan, terkendala di sistem pelaporan baru, jadi sekarang harus melalui aplikasi Simakda yang masih terkendala di tingkat sekolah. Tutur Hadijah Iriani.
Sebelumnya, Wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, menyebutkan akan melakukan mutasi besar besaran ditubuh Pemkot Makassar. Dan yang menjadi salah satu penilaian adalah hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) lingkup Pemkot Makassar triwulan kedua.
