PENASULSEL.com, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Sumarsono, bersama elemen kehumasan yang tergabung dalam Forum Humas Sulsel, sepakat melawan berita hoaks atau berita bohong.
“Mari kita masuk era digitalisasi, sekaligus menghormati nilai positif dan tekan nilai negatif yang namanya hoaks,” kata Sumarsono, saat menutup Rapat Koordinasi Kehumasan Provinsi Sulawesi Selatan 2018, di Hotel Maxone, Senin (25/6).
Sumarsono setuju hoaks untuk dilawan dengan cara gerakan sosialisasi melawan hoaks. Jika ada berita negatif dan tidak jelas sumbernya, untuk dihapus (delete) dan tidak dibagikan (share).
Untuk melawan hoaks, tidak bisa lepas dari peranan humas. Maka, harus memahami dimensi kehumasan. Diantaranya, politik, sosial, etika dan hukum.
Dalam situasi dan dinamika politik dalam negeri yang saat ini luar biasa misalnya, dimana peranan humas sangat dibutuhkan. Tenaga kehumasan harus memiliki ilmu yang mumpuni.
“Tidak bisa hanya ilmu kehumasan, tetapi memiliki wacana yang luas, dimensi politik dalam arti kebijakan. Humas itu corong kebijakan sebelum dikeluarkan,” sebutnya.
Menurutnya, Humas harus memiliki pemahaman politik. Kalau tidak, luar biasa dampaknya pada masyarakat. Apalagi isunya sensitif.
Sedangkan untuk dimensi sosial, setiap yang dikomunikasikan ke publik memiliki tanggungjawab sosial dan harus bisa dicerna dengan mudah. Tidak menimbulkan interpretasi apa-apa, tidak standar ganda, dan harus jelas untuk masyarakat.
“Tanggung jawab sosial yang ada yaitu memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat. Jangan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Dimensi ketiga, lanjutnya, adalah etika dan hukum. Etika berbicara etis dan tidak etis, sedangkan hukum berbicara tentang benar dan tidak benar.
“Tiga dimensi ini yang harus ditempatkan dalam membuat kebijakan kehumasan,” imbuhnya.
Pejabat humas harus juga mengidentifikasi dirinya dari kepala daerah yang dihumasi. Pejabat humas provinsi misalnya, harus bisa menyampaikan informasi selayaknya seorang gubernur.
“Humas bukan hanya tentang berita media, tetapi juga bagaimana membangun relasi mendekatkan antara yang dihumasi dengan publik. Humas, kompas saya sekaligus corong saya,” ucapnya.
Baginya, sektor humas sangat penting dan kunci kepemimpinan itu ada di kehumasan.
Sementara, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulawesi Selatan, Devo Khaddafi, menyampaikan, humas merupakan garda terdepan pemerintah dalam melawan hoaks. Untuk itu, kehumasan yang tergabung dalam Forum Humas Sulsel melakukan gerakan melawan hoaks atau berita bohong.
“Sebagai garda terdepan, kami berinisiatif untuk melawan hoaks dengan membuat Gerakan Deklarasi Melawan Hoaks, kita bersama-sama melawan,” tegasnya.
Hadirnya Penjabat Gubernur Sulsel secara langsung memberikan arahan, termasuk berbagi pengalaman melawan hoaks saat menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta dan juga Pjs Gubernur Sulawesi Utara sangatlah penting. Apalagi saat ini, di Sulsel dan juga kabupaten-kota dihelat Pilkada Serentak 2018.
“Arahan ini akan memberikan kami petunjuk bagaimana kami bersikap terhadap Pilkada Serentak dan melawan hoaks,” pungkasnya.(*)
