Dishub Belum Mampu Atasi Kemacetan

  • Bagikan

PENASULSEL.COM, MAKASSAR– Penambahan karyawan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Makassar pada 2016 sebanyak 300 orang dianggap tidak berarti apa-apa. Tujuan mengatasi titik kemacetan tidak dapat terlaksana.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Mario David menilai titik kemacetan di kota Makassar tambah melebar luas. Jika sebelumnya, kata dia hanya terdapat di kawasan pusat bisnis dan jalan protokol, seperti AP Petarani, Alauddin, Ahmad Yani dan sebagainya, kini telah merambah dalam wilayah jalan Kota.

pdam-seminggu pdam
bapenda
bapenda

Bertambahnya titik kemacetan ini disebut, aparat Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab penuh diangga tidak berhasil, bahkan penambahan tenaga kontrak dinilai gagal didimanfaatkan. Padahal, tujuan awal disepakati oleh legislator untuk membebaskan Kota Makassar dari kemacetan.

Baca Juga:  Pemkot Makassar Lakukan MoU dengan PMI Kota Makassar

“Dishub ini perlu mengevaluasi internalnya dan mencari titik kesalahan terletak dimana hingga Kota Makassar terasa sudah sesat, walau di jam yang tidak terlalu padat,” kata Mario David di gedung DPRD Makassar, 6/4/18.

Menurut Politisi Partai Nasdem itu kemacetan yang terjadi bukan akibat padatnya kendaraan, namun sejumlah hal yang mempengaruhi, diantaranya parkir liar masih marak, serta belum adanya petugas dari Dishub yang rutin mengatur lalu lintas setiap saat.

Baca Juga:  Sambut HUT Kota Makassar, TP PKK Kota Makassar Gelar Anjangsana

“Ada perbedaan laju kendaraan saat ada petugas yang mengatur dengan tidak ada, sehingga kemacetan saat ini karena kelengahan pemerintah,” kata ketua Fraksi Nasdem itu.

Lanjut Mario, kemacetan ini telah merugikan masyarakat banyak, sehingga itu, Dishub harus memaksimalkan seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan kemasyarakat. Sebab, buat apa tenaga kontrak dipertahankan jika tidak jelas kerja-kerjanya.

Baca Juga:  Insentif Medis Bantaeng Belum Jelas, Pemuda ini Desak Pemda Lakukan Mediasi

“Diputus saja kontraknya, jika tidak ada perubahan,” tutur Mario.

Berbeda halnya dengan wakil ketua Komisi D, Andi Nurman. Menurut legislator Partai Golkar itu kemacetan dibeberapa ruas jalan akibat ulah pak ogah yang seolah mengatur lalu lintas, namun yang ada justru mengakibatkan kemacetan. Anehnya lagi, Pemkot Makassar seakan-akan melegalkan aktifitas tersebut.

“Pengatur lalu lintas di pemotongan jalan ini harus dibersihkan, ini penyebab kemacetan yang sebenarnya,” tegas Andi Nurman.

bapenda banner bapenda
  • Bagikan