PENASULSEL.COM, MAKASSAR– Hari ini, seluruh satun kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar dijadwalkan menjalani monitoring dan evluasi (monev) atas kinerjanya selama tiga bulan pertama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan monev pertama pada 2018 ini yang akan dilakukan oleh empat Komisi harus menghasilkan rekomendasi penting, entah itu kinerja buruk atau baik.
“Hasil rekomendasi itu dirangkum lalu diperlihatkan kepada masyarakat dan Wali kota Makassar, Ramdhan Pomanto sebagai pimpinan Eksekutif,”kata Adi Rasyid Ali di Makassar, kemarin.
Menurut Adi, bagi SKPD yang mendapat pencapain baik harus mendapat apresiasi besar serta dukungan penuh, Namun sebaliknya, pimpinan SKPD yang memiliki serapan rendah atau masuk dalam kategori buruk harus diperhitungkan.
“Diganti atau tidak itu kewenangan wali kota, kami di dewan hanya melakukan fungsi pengawasan, serta menyampaikan hasil kinerjanya,”kata Adi.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, serapan anggaran 15% hingga 10% kebawah sudah diktegorikan buruk, namun jika terdapat SKPD yang memiliki kinerja 10% kebawah maka sudah patut diwarning, atau dicarikan penggntinya yang dapat meningkatkan serapan.
Sebab menurut dia, 10% kebawah itu dapat dikatakan tidak bekerja sama sekali. Anggaran yang dibelanjakan hanya untuk pembayaran gaji pegawai dan belanja alat tulis. “Pimpinan SKPD yang seperti itu tidak berpikir kedepan,” ujar legislator dua periode itu.
Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan setiap monev pasti ada hasil yang dilporkan kepihak pimpinan dewan. Politisi Partai PPP itu menegaskan dalam monev triwulan pertama hanya sebagian kecil SKPD yang serapannya mencapai target 25%.
“Awal tahun serapan anggaran kadang sulit tencapi, karena SKPd biasanya baru dapat belanja saat masuk Februari,”kata Fasruddin Rusli.
Kendati demikian, Acil sapaan akrabnya menegaskan akan terlihat jelas mana pimpinan SKPD yang memiliki etos kerja yang baik dan tidak. Hal ini terlihat dari draf belanja. “Kalau hanya bisanya beli ATK dan bayar tunjangan, sementara program mandek, lebih baik diganti,”tegas Acil.
Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto yang dikonfirmasi mendukung penuh langkah dewan. Danny sapaan akrabnya mengatakan dengan aktifnya pengawasan dewan secara tidak langsung mengurangi beban sebagi Wali Kota.
“Kami apresiasi, dan menunggu rekomendasi dewan, SKPD yang mana berkinerja buruk dan baik. Kami pasti tindaklanjuti,” terang Danny.
Bahkan pada triwulan pertama ini, Danny menuntut aparatnya agar dapat mencapai target baru yakni 30% serapan anggaran. Hal ini, agar proses pembangun dapat berjalan lebih cepat. “Bukan 25%, tapi 30% harus ditargetkan,” ujarnya.
